Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Secara Virtual bertempat di Ruang Rapat Lobby Kantor Bupati Buleleng

Pejabat Fungsional Pengawas Perdagangan  Penata Tk. 1 Ketut Sri Kertya Dewi, SE menghadiri undangan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Secara Virtual bertempat di Ruang Rapat Lobby Kantor Bupati Buleleng pada,  Senin, 6 November 2023.  Rapat tersebut dipimpin oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Buleleng an. Ni Made Rousmini, S.Sos, M.A.P.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kementerian Keuangan RI, Dr. Luky Alfirman,S.T.,M.A menyampaikan : 

1.Kegiatan Insentif Fiskal ini yang pertama untuk meningkatkan partisispati di Daerah dalam penanganan Inflasi Daerah dan Memberikan penghargaan kinerja untuk daerah yang pengendalian inflasi di daerahnya dapat berjalan dengan baik.

2. Insentif Fiskal ini diberikan kepada daerah yang bekerja baik dalam menndukung pengendalian inflasi dimana telah ditetapkan selama tahun 2023 terdapat 34 daerah dengan rincian 3 Provinsi, 6 kota dan 25 Kabupaten. 

Penyampaian Menteri Dalam Negeri R.I Muhammad Tito Karnavian menyampaikan :

1. Kita saksikan bersama  penyerahan penghargaan dari Kementerian keuangan RI berupa Insentif Fiskal kepada daerah yang dapat mengendalikan Inflasi di Daerahnya.

2. Sesuai rilis oleh BPS RI, Inflasi menunjukkan peningkatan pada Oktober 2023 sebesar 1,80% terjadi kenaikan berupa Beras, Cabai namun dari daerah juga sudah berupaya melakukan langkah - langkah dalam pengendalian inflasi seperti gerakan tanaman cabai, nanti BPS juga akan memberikan penjelasan. Masalah inflasi ini harus menjadi atensi bagi kita semua.

Penyampaian Mentri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, S.E., M.Sc., Ph.D pada intiya menyampaikan :

1. Inflasi juga dialamai di beberapa negara maju, risiko dan ketidakpastian global meningkat, Prospek pertumbuhan global melemah, volatilitas pasar keuangan juga meningkat ini adalah gejolak dunia maka pertumbuhan perekonomian dunia juga melemah dan merata di Negara Berkembang

dan Negara Maju seperti inflasi bertahan tinggi, pelemahan ekonomi Tiongkok, volatilitas harga komoditas, eskalasi tensi global (perang di Palestina)

2. Melaksanakan Pemulihan Ekonomi :

- Kebijakan fiskal mempercepat pemulihan ekonomi dan memperbaiki pemerataan

- Sumber pertumbuhan potensial akan terus dioptimalkan

- UU HKPD memperkuat efektivitas kebijakan fiskal dalam pembangunan

 seluruh provinsi berada dalam sasaran inflasi : - 

- Sinergi dan inovasi menjadi kunci penting dalam pengendalian inflasi untuk menjawab tantangan yang berkembang.

- Dukungan optimalisasi APBN & APBD secara konsisten harus dilakukan

#PemkabBuleleng

#dagperinkopukm

#KerjaSekarangBersamaMajuJaya

#SalamMantap

#Buleleng

#BulelengBali

#BulelengBisa