Bidang Pengembangan Perdagangan Dinas Dagperinkopukm Buleleng Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026
Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dinas Dagperinkopukm Kabupaten Buleleng menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 secara daring melalui Zoom Meeting bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) serta perangkat daerah dan instansi terkait, bertempat di Gedung Buleleng Command Centre (BCC), Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Kominfosanti) Kabupaten Buleleng, Selasa (10/11).
Rakor ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut Radiogram Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 500.2.3/8781/SJ tanggal 8 November 2026. Kegiatan dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan menghadirkan sejumlah narasumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), Perum Bulog, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional (Bapanas), Kementerian Perdagangan, Kepolisian Republik Indonesia (Polri), serta instansi terkait lainnya.
Pada rakor kali ini, pembahasan difokuskan pada perkembangan harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok, kenaikan harga gula pasir, tarif angkutan udara, serta evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah. Selain itu, disampaikan pula perkembangan inflasi nasional berdasarkan data BPS periode Oktober 2026 sebagai bahan evaluasi dan langkah antisipasi pengendalian inflasi di daerah.
Berdasarkan data BPS, inflasi nasional pada Oktober 2026 tercatat sebesar 0,22 persen secara bulanan (month-to-month/mtm), 3,23 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), dan 2,40 persen secara tahun kalender (year-to-date/ytd). Sementara itu, inflasi gula pasir secara tahunan mencapai 4,29 persen dan angkutan udara sebesar 15,33 persen. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau masih menjadi salah satu penyumbang utama inflasi tahunan dengan andil sebesar 1,40 persen.
Perkembangan harga komoditas pangan, khususnya cabai merah, cabai rawit, tomat, dan sejumlah komoditas hortikultura lainnya, juga menjadi perhatian dalam upaya pengendalian inflasi. Di sisi lain, harga beras premium dan medium di Zona 2 dan Zona 3 mengalami kenaikan, meskipun secara nasional inflasi beras bulanan pada Oktober tercatat sebesar 0,08 persen, lebih rendah dibandingkan September yang mencapai 0,80 persen.
Dalam pemaparan Badan Pangan Nasional (Bapanas), disampaikan sejumlah langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan, di antaranya percepatan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), percepatan penyaluran bantuan pangan beras bersama Perum Bulog, serta penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah dan Satgas Pangan Polri di 38 provinsi. Upaya tersebut terutama diprioritaskan pada wilayah yang mengalami kenaikan harga beras premium dan medium.
Perum Bulog juga diharapkan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dalam memastikan ketersediaan stok beras di gudang maupun pasar, mempercepat distribusi beras SPHP, serta mengidentifikasi wilayah yang berpotensi mengalami kekurangan pasokan. Sementara itu, terkait kenaikan harga gula pasir yang berada di atas Harga Acuan Pemerintah (HAP), diperlukan koordinasi lintas instansi bersama Bapanas, ID FOOD, distributor, dan pelaku usaha untuk menjaga kelancaran pasokan serta distribusi gula di pasaran.
Dalam rakor tersebut, pemerintah daerah melalui TPID juga diminta memberikan perhatian terhadap sejumlah komoditas yang berpotensi memicu kenaikan inflasi. Langkah yang perlu dilakukan antara lain mendorong gerakan menanam cabai, memperkuat produksi pangan lokal, menjalin kerja sama antardaerah untuk memenuhi kebutuhan komoditas pangan, serta melakukan pemantauan harga dan stok bahan kebutuhan pokok secara berkala.
Khusus untuk wilayah Bali, beberapa hal yang menjadi perhatian TPID provinsi dan kabupaten/kota meliputi penguatan pasokan gula pasir melalui koordinasi dengan distributor dan pemasok, memastikan ketersediaan beras SPHP bersama Bulog Kanwil Bali, serta mengantisipasi kenaikan harga komoditas hortikultura seperti cabai merah, cabai rawit, bawang merah, dan tomat melalui penguatan produksi lokal maupun kerja sama dengan daerah pemasok.
Selain itu, pemerintah daerah juga perlu meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) melalui pemantauan stok dan harga bahan kebutuhan pokok, mengingat adanya potensi peningkatan kebutuhan masyarakat dan kunjungan wisatawan ke Bali. Perkembangan tarif angkutan udara juga menjadi perhatian, termasuk melalui sosialisasi stimulus tiket pesawat kepada masyarakat.
#PemkabBuleleng
#BulelengPaten
#KerjaMantap
#KerjaCerdasIklhasTuntas
#DagperinkopUkm
#KitaHebatHebatHebatLuarBiasa
#BulelengBali
