Rakor Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026: Antisipasi Kenaikan Harga Pangan Jelang Akhir Semester

Kepala Bidang Pengembangan PerdaganganDinas Dagperinkopukm Kabupaten Buleleng, Made Mira Tri Yulia Ida Yustisiana  menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) serta perangkat daerah/instansi terkait. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Buleleng pada Senin (22/6).

Rakor dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan menghadirkan narasumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pangan Nasional (BAPANAS), Kementerian Perdagangan, Perum BULOG, Satgas Pangan, serta instansi terkait lainnya.

Kegiatan ini diselenggarakan sebagai tindak lanjut Radiogram Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 500.2.3/4790/SJ tanggal 20 Juni 2026 tentang Pembahasan Langkah Konkret Pengendalian Inflasi di Daerah Tahun 2026.

Berdasarkan data historis dalam empat tahun terakhir, bulan Juni cenderung mengalami inflasi, kecuali pada Juni 2024. Kelompok pengeluaran yang paling dominan menyumbang inflasi pada Juni 2022, Juni 2023 dan Juni 2025 adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau; perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga; serta transportasi. Tarif angkutan udara menjadi salah satu penyumbang inflasi yang konsisten setiap tahun akibat meningkatnya mobilitas masyarakat selama masa liburan. Selain itu, komoditas seperti daging ayam ras, bawang putih, telur ayam ras, cabai rawit, dan beras juga secara rutin memberikan andil terhadap inflasi.

Pada minggu ketiga Juni 2026, komoditas yang memengaruhi perubahan Indeks Perkembangan Harga (IPH) antara lain bawang merah, cabai merah, bawang putih, cabai rawit, minyak goreng, beras, daging sapi, daging ayam ras, gula pasir, dan telur ayam ras.

Terkait perkembangan harga MINYAKITA, Kementerian Perdagangan melaporkan bahwa hingga minggu ketiga Juni 2026, rata-rata harga MINYAKITA secara nasional masih berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Secara umum, harga MINYAKITA mengalami kenaikan sebesar 0,43 persen dibandingkan Mei 2026.

Dalam paparannya, BAPANAS menyampaikan sejumlah aksi strategis yang akan dilakukan, antara lain stabilisasi harga telur dan daging ayam ras melalui komitmen penyaluran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang melibatkan koperasi dan asosiasi peternak. Selain itu, upaya stabilisasi harga pangan di wilayah Maluku dan Papua akan dilakukan melalui penguatan sistem distribusi dan logistik, penetapan rute prioritas dan jadwal pengiriman yang lebih pasti, pengembangan sistem informasi rantai pasok dan harga secara real time, serta penguatan infrastruktur gudang, pelabuhan, dan logistik antarpulau. Untuk stabilisasi harga MINYAKITA, dilakukan optimalisasi pengawasan berkala, edukasi terkait larangan pengurangan takaran produk, kepatuhan terhadap HET, larangan penyalahgunaan lisensi atau merek dagang MINYAKITA, serta penerapan sanksi tegas berupa rekomendasi pencabutan izin bagi pelaku usaha yang terbukti melakukan kecurangan.

Sementara itu, BULOG melaporkan bahwa realisasi program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) selama dua bulan terakhir telah melampaui target, yakni mencapai 142 persen pada April dan 131 persen pada Mei 2026. Penyaluran beras dan minyak goreng juga telah mencapai 88,56 persen dari target. Adapun realisasi distribusi MINYAKITA ke pasar rakyat hingga 20 Juni 2026 telah mencapai 81 persen dari target, dengan distribusi tertinggi berada di wilayah Jawa, Riau, dan Kepulauan Riau.

Menutup rakor, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri meminta BULOG untuk fokus mengendalikan kenaikan harga beras melalui intervensi berupa operasi pasar di daerah-daerah yang mengalami kenaikan harga. Langkah serupa juga diharapkan dilakukan terhadap komoditas MINYAKITA. Selain itu, pemerintah daerah diminta agar segera melakukan langkah-langkah pengendalian terhadap komoditas yang mengalami lonjakan harga di atas HET maupun Harga Acuan Penjualan (HAP), sehingga pada saat pelaksanaan Rakor Inflasi setiap hari Senin telah tersedia laporan mengenai upaya konkret yang telah dilakukan di daerah masing-masing.

#RakorInflasi

#PemkabBuleleng

#BulelengPaten

#KerjaMantap

#KerjaCerdasIklhasTuntas

#DagperinkopUKM

#KitaHebatHebatHebatLuarBiasa

#BulelengBali