Sinergi Lintas Instansi, Penataan PKL di Kawasan Jalan Diponegoro dan Kaliuntu Dibahas

Bidang STNP Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dagperinkopukm) Kabupaten Buleleng menghadiri undangan Rapat Koordinasi terakit Pelaksanaan Penataan Infrastruktur di kawasan Jalan Diponegoro dan Jalan Tasbih–Angsana, Kelurahan Kaliuntu, Kecamatan Buleleng. Rakor dilaksanakan di ruang rapat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Buleleng, Senin (9/11).

Rapat koordinasi dipimpin oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Buleleng, Komang Kappa Tri Aryandono, S.IP., M.M., serta dihadiri oleh perwakilan dari sejumlah perangkat daerah dan instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Rapat ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya koordinasi lintas perangkat daerah dalam mendukung pelaksanaan penataan kawasan sekaligus penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL). Penataan tersebut diarahkan untuk menciptakan kawasan yang lebih tertib, teratur, nyaman, serta tetap memperhatikan keberlangsungan aktivitas ekonomi para pedagang.

Dalam pembahasan terkait dukungan fasilitas bagi PKL, Dinas Dagperinkopukm Kabupaten Buleleng bersama Perumda Pasar Argha Nayottama diharapkan dapat melakukan identifikasi terhadap bentuk dukungan yang memungkinkan diberikan kepada para pedagang dalam waktu satu minggu ke depan. Identifikasi ini mencakup peluang fasilitasi melalui program yang tersedia, khususnya berkaitan dengan penyediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan usaha PKL.

Salah satu langkah awal yang menjadi perhatian dalam penataan kawasan adalah penyeragaman sarana usaha PKL, seperti pengadaan tenda dengan bentuk dan warna yang sama. Upaya tersebut diharapkan dapat menciptakan tampilan kawasan perdagangan yang lebih rapi, seragam, dan tertata, sekaligus menjaga keindahan serta estetika lingkungan perkotaan tanpa mengabaikan kebutuhan para pedagang dalam menjalankan usahanya.

Selain aspek infrastruktur dan fasilitas, rapat juga membahas pentingnya evaluasi terhadap regulasi yang menjadi landasan penataan PKL. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2015 dinilai perlu dikaji kembali untuk menyesuaikan sejumlah ketentuannya dengan kondisi dan perkembangan aktivitas PKL saat ini. Oleh karena itu, diperlukan kajian serta langkah-langkah lebih lanjut dalam rangka pembaruan regulasi agar kebijakan penataan ke depan dapat lebih relevan, adaptif, dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Cakupan penataan PKL juga diharapkan tidak hanya terbatas pada pedagang yang selama ini berada dalam pengelolaan Perumda Pasar Argha Nayottama, tetapi turut mencakup seluruh PKL yang beraktivitas di luar pengelolaan Perumda Pasar. Dengan demikian, pendataan dan penataan dapat dilakukan secara menyeluruh sehingga seluruh keberadaan PKL di Kabupaten Buleleng menjadi bagian dari program penataan yang terpadu.

#PemkabBuleleng

#BulelengPaten

#KerjaMantap

#KerjaCerdasIklhasTuntas

#DagperinkopUkm

#KitaHebatHebatHebatLuarBiasa

#BulelengBali