Kabid Perdagangan Perindustrian Dinas Dagperinkopukm Kab. Buleleng Mengikuti “Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah”

Senin, 23 Februari 2026 - Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Made Mira Tri Yulia Ida Justisiana, S.T., M.A.P, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang diselenggarakan secara daring, dengan tempat pelaksanaan di Ruang Rapat Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng. Rakor ini diselenggarakan sebagai tindak lanjut terhadap Radiogram Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 500.2.3/754/SJ tanggal 22 Februari 2026, yang membahas tentang Langkah Konkret Pengendalian Inflasi di Daerah Tahun 2026, Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah, serta Sosialisasi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

Rapat dipimpin langsung oleh Sekjen Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, dan dari pihak Kabupaten Buleleng diwakili oleh Forkopimda, Perangkat Daerah, serta berbagai Instansi dan Lembaga terkait. Berikut adalah poin-poin penting yang disampaikan dalam rapat terkait pengendalian inflasi :

1. Komoditas yang menjadi sorotan adalah yang mengalami kenaikan harga, baik signifikan maupun sedikit, meliputi cabai rawit, daging ayam ras, telur ayam ras, cabai merah, bawang putih, gula pasir, beras, dan daging sapi.

2. Cabai rawit mengalami kenaikan harga yang sangat tinggi, diikuti oleh daging ayam ras dan daging sapi yang naik sedikit. Kondisi ini terjadi di 230 kabupaten/kota atau sebanyak 55,9% dari total kabupaten/kota di Indonesia pada minggu ketiga Februari.

3. Peningkatan harga cabai rawit paling tinggi tercatat di Kabupaten Situbondo (123%), Pasuruan (114%), sedangkan di Nganjuk mencapai 100%, dan di Sampang, Blitar, Pamekasan, serta Salatiga sekitar 90% dari Harga Acuan Pembelian (HAP).

4. Untuk komoditas cabai rawit merah, sekitar 21 kabupaten/kota telah memasuki masa panen pada minggu ketiga Februari, antara lain Kabupaten Garut, Cianjur, Wonosobo, Magelang, Temanggung, Blitar, dan Kediri. Kendala utama yang dihadapi adalah tidak adanya aktivitas pemetikan selama 3 hari menjelang puasa, namun diharapkan aktivitas akan kembali normal dalam 1 minggu ke depan. Daerah "champion" telah melakukan aksi guyur pasokan ke pasar induk terdekat dengan harga 50 ribu rupiah per kilogram, dengan batas maksimal harga pengecer antara 60-65 ribu rupiah per kilogram. Daerah dengan harga tinggi dan defisit pasokan diimbau untuk melakukan kerja sama dengan daerah champion.

5. Daerah yang sedang panen cabai seperti Blitar dan Lombok Timur namun masih menunjukkan harga tinggi, perlu diperiksa kembali apakah kenaikan tersebut berasal dari produsen atau bagian tertentu dalam rantai pasok.

6. Kenaikan harga daging ayam ras dan daging sapi di beberapa daerah pada bulan ini tidak diikuti oleh kenaikan harga di tingkat produsen/peternak, yang menunjukkan bahwa peternak tidak mengambil keuntungan pada masa menjelang Ramadhan. Stok daging dinilai cukup dan tidak ada alasan untuk kenaikan harga melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET). Oleh karena itu, perlu dilakukan pemeriksaan terhadap rantai pasok untuk mengetahui pada tahap mana harga dinaikkan secara tidak wajar, baik di tengkulak/broker, perusahaan, maupun pedagang pengecer.

7. Meskipun Bulog memiliki stok beras yang melimpah, harga beras medium dan premium di zona 3 masih mengalami kenaikan sedikit di beberapa daerah seperti Riau, Papua Selatan, Gorontalo, Bintan, Sabang, Lingga, Simeulue, Boven Digoel, Donggala, Musi Banyuasin, Rotendao, Tanah Datar, dan Tanjung Barat Daya. Upaya yang telah dilakukan Bulog antara lain penyaluran Beras Subsidi untuk Rumah Tangga Miskin (SPHP) secara maksimal. Kenaikan harga di daerah yang tidak terdampak bencana dikarenakan minat masyarakat yang lebih tinggi terhadap beras lokal.

8. Terdapat kenyataan bahwa pasokan komoditas terkait cukup bahkan surplus dengan distribusi yang lancar, namun harga tetap naik. Hal ini menunjukkan kemungkinan adanya permainan oleh pedagang besar.

9. 10 Provinsi dan 10 Kabupaten/Kota dengan tingkat inflasi tertinggi (yang tidak terdampak bencana) diminta untuk melakukan koreksi terkait kenaikan harga komoditas di wilayahnya.

10. Lima daerah dengan Indeks Persediaan Harga (IPH) tertinggi yaitu Nusa Tenggara Timur, Kepulauan Bangka Belitung, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, serta Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah perlu dilakukan konsolidasi.

11. Kabupaten/Kota dengan IPH tertinggi meliputi Lombok Timur, Blitar, Trenggalek, Lombok Tengah, Nganjuk, Lamongan, Lombok Barat, Cimahi, Bangka, Boven Digoel, Situbondo, Bangka Selatan, Tegal, Tuban, dan Sragen.

12. Kenaikan harga yang terjadi secara serentak di daerah yang berdampingan masih dapat ditoleransi karena kemungkinan adanya hambatan distribusi. Namun, jika hanya satu daerah yang mengalami kenaikan harga secara terisolasi, perlu dicurigai adanya praktik tidak wajar. Oleh karena itu, ditegaskan agar Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Satgas Saber Pelanggaran Harga Pangan melakukan pemantauan lapangan setiap hari untuk menemukan akar masalah dan titik kecurangan.

13. Beberapa rekomendasi kebijakan dari pusat adalah sebagai berikut:

Untuk Beras: Memperkuat penyaluran SPHP dan operasi pasar di zona 3; memperluas distribusi SPHP ke pasar rakyat dan ritel modern; menetapkan pola distribusi rutin ke zona 3 melalui penguatan dukungan logistik.

Untuk Cabai Rawit: Mempercepat distribusi pasokan dari daerah surplus ke wilayah dengan harga tinggi; melaksanakan operasi pasar di wilayah harga tinggi; memastikan pengiriman cabai disertai penanganan yang baik untuk mengurangi kerusakan selama perjalanan.

Untuk Bawang: Melakukan distribusi cepat dari daerah surplus ke daerah defisit; mengembangkan sistem resi gudang selama masa panen raya untuk mengelola masa simpan yang relatif lama; menggunakan pemetaan atau neraca surplus-defisit sebagai dasar penentuan wilayah distribusi.

#PemkabBuleleng
#BulelengPaten
#KerjaMantap
#KerjaCerdasIklhasTuntas
#DagperinkopUkm
#KitaHebatHebatHebatLuarBiasa
#BulelengBali