Rakor Pengendalian Inflasi Daerah 2026 "Sinergi Pusat-Daerah Terus Diperkuat Jaga Stabilitas Harga

Selasa, 5 Mei 2026 - Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan menghadiri Rakor Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 secara daring di Ruang Rapat Kantor Bupati Buleleng. Rakor ini menindaklanjuti arahan Kementerian Dalam Negeri RI terkait pengendalian inflasi, Sensus Ekonomi 2026, dan jaminan produk halal, dengan melibatkan berbagai kementerian/lembaga serta TPID daerah.

Perkembangan inflasi April 2026 relatif terkendali, dengan inflasi tahunan sebesar 2,42% dan inflasi bulanan 0,13%. Penyumbang inflasi terbesar berasal dari sektor transportasi dan makanan/minuman, sedangkan beberapa komoditas pangan seperti daging ayam, cabai, dan telur menjadi faktor penekan inflasi. Di tingkat wilayah, Provinsi Bali mengalami inflasi rendah sebesar 0,01%.

Sejumlah komoditas yang mempengaruhi harga pangan antara lain minyak goreng, bawang merah, gula, cabai, beras, dan daging. Kementerian Pertanian menyampaikan bahwa stok beras nasional masih aman hingga Juni 2026, meskipun terdapat tantangan pada komoditas tertentu akibat cuaca dan produktivitas. Selain itu, disiapkan berbagai strategi antisipasi musim kemarau melalui langkah antisipasi, adaptasi, dan mitigasi di sektor pertanian.

BAPANAS menyoroti komoditas strategis seperti kedelai, gula, beras, dan minyak goreng yang memerlukan upaya stabilisasi melalui penguatan produksi, distribusi, dan pengawasan harga. Di sisi lain, harga beras premium di Provinsi Bali tercatat masih di atas HET, sehingga diperlukan langkah intervensi seperti penyaluran beras SPHP, bantuan pangan, serta pelaksanaan Gerakan Pangan Murah.

Kementerian Perdagangan menegaskan bahwa harga MINYAKITA, dimana seharusnya semua daerah sudah bisa sesuai HET, namun kenyataanya ada bbrp daerah yg belum sesuai HET. Dan juga terhadap stok MINYAKITA yang semestinya sudah sangat mencukupi untuk didistribusikan, baik ke pasar pantauan SP2KP maupun ke pasar-pasar rakyat lainnya. Pandangan tersebut disebabkan karena : 

- Realisasi DMO per April 2026 sebesar 90.148 ton. Total DMO utk BUMN dari Desember 2025 sd April 2026 (Pasca berlakunya Permendag 43 tahun 2025) sudah mencapai 502.078 Ton, dan Total DMO utk Non BUMN/ID FOOD sudah mencapai 243.359 Ton.  

- Distribusi MINYAKITA melalui BUMN diandalkan untuk bisa mengisi pasokan di pasar rakyat demi menjaga kesesuaian harga penjualan tidak melebihi HET. 

- Telah dilaksanakan rapat pada tanggal 4 Mei 2026 untuk meminta Perum BULOG dan ID FOOD mendistribusikan stok yang dimiliki ke pasar-pasar rakyat

- Perum BULOG dan ID FOOD akan mengoptimalkan stok yang dimiliki untuk diditribusikan ke pasar rakyat

- Informasi Stok : Perum BULOG sebesar 97 Juta Liter dan ID FOOD sebesar 1 Juta Liter

- Kemendag melaksanakan rapat bersama BUMN Pangan dan Asosiasi Pedagang Pasar (IPPI dan APPSI) sebagai upaya Kemendag memperluas cakupan pasar rakyat yang dipasok oleh BUMN Pangan dan/atau BULOG

- BUMN Pangan/Perum BULOG agar membantu pendistribusian MINYAKITA ke pedagang pasar binaan APPSI utamanya di pasar rakyat pantauan SP2KP serta bersama menjaga ketercapaian HET

- Asosiasi pedagang agar menjaga MINYAKITA sesuai dengan HET di pasar rakyat pantauan SP2KP dan pasar rakyat lainnya dan melakukan pembinaan kepada anggotanya

- Bersama dengan BAPANAS menyelenggarakan rakor dalam rangka memastikan ketersediaan pasokan MINYAKITA ke pasar rakyat baik pasar pantauan maupun pasar rakyat lainnya

- Penyaluran kepada pedagang di pasar rakyat berjalan lebih merata, tepat sasaran, serta berkelanjutan, tidak hanya pada pasar pantauan, namun mancakup seluruh pasar rakyat di berbagai wilayah

- Sebagai tindak lanjut rakor Stabilisasi harga minyak goreng, diminta kepada Perum BULOG dan ID FOOD untuk mengoptimalkan distribusi MINYAKITA ke pedagang pengecer di pasar rakyat secara kontinu dan merata

- Disamping itu, Perum BULOG dan ID FOOD agar berkoordinasi secara intensif dengan Dinas yang membidangi Perdagangan Daerah guna pendampingan ke pedagang

Secara keseluruhan, rakor ini menekankan pentingnya sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas harga, kelancaran distribusi, serta ketersediaan pangan guna mengendalikan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat.

#PemkabBuleleng

#BulelengPaten

#KerjaMantap

#KerjaCerdasIklhasTuntas 

#DagperinkopUkm

#KitaHebatHebatHebatLuarBiasa

#BulelengBali