Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dinas Dagperinkopukm Kab. Buleleng Menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah
Senin, 6 April 2026, Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dinas Dagperinkopukm Kab. Buleleng menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 secara daring dari Gedung Buleleng Command Center (BCC), Dinas Kominfosanti Kabupaten Buleleng. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut Radiogram Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia terkait langkah konkret pengendalian inflasi, pengawasan obat dan makanan, serta evaluasi dukungan program 3 juta rumah.
Rakor dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan menghadirkan narasumber dari berbagai kementerian dan lembaga, seperti BPOM, BPS, Bapanas, KSP, BULOG, dan Kementerian Perdagangan. Dari Kabupaten Buleleng, kegiatan ini diikuti oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama perangkat daerah dan instansi terkait.
Dalam rakor tersebut, sejumlah isu strategis menjadi perhatian utama. BPOM menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam pengawasan obat dan makanan melalui pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan. Program ini tidak hanya memperkuat pengawasan, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas dan daya saing UMKM, yang berdampak pada stabilitas inflasi daerah.
Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) memaparkan perkembangan inflasi terkini, di mana inflasi nasional bulan Maret 2026 tercatat sebesar 0,41 persen, dengan Bali berada di angka 0,56 persen. Komoditas seperti ikan segar dan daging ayam ras menjadi penyumbang utama inflasi, sedangkan tarif angkutan udara dan emas perhiasan berperan sebagai penahan laju inflasi. Selain itu, dinamika harga selama Ramadan dan Idulfitri turut memengaruhi permintaan dan mobilitas masyarakat.
Dari sisi kebijakan, Kantor Staf Presiden (KSP) mendorong intervensi yang lebih terarah pada wilayah dengan lonjakan harga ekstrem, optimalisasi distribusi pangan, serta penguatan koordinasi lintas daerah. Penegakan Harga Eceran Tertinggi (HET) juga menjadi sorotan guna mencegah distorsi harga di tingkat distribusi.
BULOG menyampaikan sejumlah tantangan di lapangan, seperti keterbatasan pasokan untuk program bantuan pangan serta kendala administratif pelaku usaha, termasuk kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB). Di sisi lain, Kementerian Perdagangan memastikan harga bahan pokok relatif stabil dengan tren penurunan, meskipun beberapa komoditas tetap perlu diwaspadai menjelang hari besar keagamaan nasional.
Melalui rakor ini, diharapkan pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Buleleng, dapat memperkuat langkah-langkah strategis dalam menjaga stabilitas harga, kelancaran distribusi, serta ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam menjaga inflasi tetap terkendali dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
#PemkabBuleleng
#BulelengPaten
#KerjaMantap
#KerjaCerdasIklhasTuntas
#DagperinkopUkm
#KitaHebatHebatHebatLuarBiasa
#BulelengBali
